url

Terminologi Audit

1. Jenis audit menurut pihak yang melakukan audit

a. Audit Internal

Audit intern adalah audit yang dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi auditi. Pengertian organisasi auditi dalam hal ini harus dilihat dengan sudut pandang yang tepat. Organisasi auditi misalnya adalah pemerintah daerah, kementerian negara, lembaga negara, perusahaan, atau bahkan pemerintah pusat. Sebagai contoh, untuk pemerintah daerah, maka audit intern adalah audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern daerah yang bersangkutan (Bawasda). Sedangkan pada organisasi kementerian negara audit intern, dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen dan dalam organisasi pemerintah pusat audit intern dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit intern dilaksanakan dalam rangka  pelaksanaan fungsi pengawasan dalam manajemen. Jadi pelaksanaan audit intern lebih diarahkan pada upaya membantu bupati /walikota /gubernur /menteri /presiden meyakinkan pencapaian tujuan organisasi.

b. Audit Eksternal

Audit ekstern adalah audit yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi auditi. Dalam pemerintahan Republik Indonesia, peran audit ekstern dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menjalankan audit atas pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah) oleh seluruh organ pemerintahan, untuk dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun demikian, dengan merujuk pembahasan di atas, maka untuk menentukan apakah suatu audit merupakan audit ekstern atau intern harus merujuk pada lingkup organisasinya. Sebagai contoh, audit yang dilakukan oleh BPKP terhadap departemen/ lembaga merupakan audit ekstern bagi departemen/lembaga yang bersangkutan, namun merupakan audit intern dilihat dari sisi pemerintah RI.

2. Jenis audit menurut tujuan pelaksanaan audit

a. Audit Keuangan

Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan. Audit (pemeriksaan) keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen (dalam hal ini pemerintah) dengan standar akuntansi yang berlaku (dalam hal ini Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP). Hasil dari audit keuangan adalah opini (pendapat) audit mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan SAP. Sesuai dengan Undang-Undang 15 Tahun 2004, kewenangan melakukan audit keuangan berada di tangan BPK. APIP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan instansi pemerintah.

Namun demikian, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, APIP berkewajiban melakukan reviu (intern) atas laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. Tujuan pelaksanaan reviu intern tersebut adalah, untuk meyakinkan bahwa penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah telah sesuai dengan SAP. Dengan demikian pada waktu diaudit oleh BPK tidak terdapat lagi permasalahan, yang menyebabkan BPK memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah selain Wajar Tanpa Pengecualian atau setidaknya Wajar Dengan Pengecualian.

b. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan audit kinerja, auditor juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian intern. Audit kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Dalam audit kinerja, langkah yang ditempuh mencakup identifikasi sebab dan akibat mengapa kegiatan tidak dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif, dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berkepentingan.

Kriteria yang digunakan dalam audit kinerja adalah ekonomis,efisien, dan efektif, karena itu, audit kinerja/operasional lazim dikenal dengan sebutan audit 3E.  Kriteria audit keuangan yaitu standar akuntansi yang berlaku umum jelas bentuknya, karena itu relatif lebih mudah didapatkan dan dipelajari. Sedangkan kriteria yang digunakan dalam audit operasional yaitu ekonomis, efisien, dan efektif, mungkin tidak mudah didapatkan oleh auditor, karena sangat tergantung dari kondisi, tempat, dan waktu.

Audit kinerja dapat dikelompokkan menjadi dua,

– Audit Managemen

Audit managemen adalah penilaian sistem manajemen perusahaan (auditee), apakah sistem tersebut berjalan secara efektif dan resiko apa yang mungkin timbul apabila sistem tersebut telah beroperasi secara efisien.

– Audit Operasional

Audit yang sistematis terhadap program, kegiatan/aktivitas organisasi secara spesifik dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara ekonomis dan efisien, serta apakah tujuan program dan kegiatan/aktivitas yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Audit operasional memiliki ciri atau karakteristik antara lain sebagai berikut:

  • bersifat konstruktif dan bukan mengkritik
  • tidak mengutamakan mencari-cari kesalahan pihak auditi
  • memberikan peringatan dini, jangan terlambat
  • objektif dan realistis
  • bertahap
  • data mutakhir, kegiatan yang sedang berjalan
  • memahami usaha-usaha manajemen (management oriented)
  • memberikan rekomendasi bukan menindaklanjuti rekomendasi

Apabila audit operasional berjalan baik dan rekomendasi audit dilaksanakan oleh manajemen auditi, diharapkan akan didapat manfaat dari audit operasional antara lain:

  • Biaya-biaya kegiatan akan lebih kecil atau ekonomis
  • Hasil kerja (produktivitas) akan meningkat
  • Rencana, kebijakan, dan lain-lain yang tidak tepat dapat diperbaiki
  • Suasana kerja menjadi lebih sehat

 

3. Audit dengan Tujuan Tertentu

a. Audit Ketaatan

Audit ketaatan adalah audit yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kondisi/pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria yang digunakan dalam audit ketaatan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi auditi. Perundang-undangan di sini diartikan dalam arti luas, termasuk ketentuan yang dibuat oleh yang lebih tinggi dan dari luar auditi asal berlaku bagi auditi dengan berbagai bentuk atau medianya, tertulis maupun tidak tertulis.

b. Audit Investigatif

Audit investigatif adalah audit yang dilakukan untuk membuktikan apakah suatu indikasi penyimpangan/ kecurangan benar terjadi atau tidak terjadi. Jadi fokus audit investigatif adalah membuktikan apakah benar kecurangan telah terjadi. Dalam hal dugaan kecurangan terbukti, audit investigatif harus dapat mengidentifikasi pihak yang harus bertanggung jawab atas penyimpangan/ kecurangan tersebut.

4. Program Audit

Program audit adalah serangkaian prosedur yang mengarahkan bagaimana evaluasi atas suatu bisnis dilakukan. Program audit berisikan perintah spesifik tentang apa dan berapa banyak  bukti yang harus dikumpulkan/ dievaluasi, juga siapa yang harus memberikan data dan kapan pengambilan data dlakukan. Program audit digunakan untuk mengecek kinerja, keuangan, kondisi ekonomi, efisiensi, serta efektifitas perusahaan dan pada umumnya ditujuakan untuk tujuan yang spesifik.

Sumber

Dasar-Dasar Auditing BPKP 2009

ilmuakuntansi.web.id

wisegeek.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s