PBB

Direktorat Jenderal Pajak

A. Sejarah Singkat

Pada tahun 1964 Djawatan Padjak diubah menjadi Direktorat Pajak yang berada dibawah pimpinan Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen, Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Djenderal Padjak yang membawahi Sekretariat Direktorat Djenderal, Direktorat Padjak Langsung, Direktorat Padjak Tidak Langsung, Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan,dan Direktorat Pembinaan Wilayah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
  • penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
  • pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
  • pelaksanaan administrasi DJP.

C. Struktur Organisasi

strukturkp

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  • koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
  • koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana stratejik, dan laporan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal;
  • penyelenggaraan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta jabatan fungsional pada direktorat jenderal; dan
  • pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.

2. Direktorat Peraturan Perpajakan I

Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat  Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak  Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Peraturan Perpajakan I  menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  • penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  • penyiapan pemberian bimbingan teknis dan  evaluasi di bidang  peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
  • pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

3. Direktorat Peraturan Perpajakan II

Direktorat Peraturan Perpajakan II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Peraturan Perpajakan II menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan;
  • penyiapan penyusunan norma, standar,  prosedur dan kriteria di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan;
  • penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan; dan
  • pelaksanaan  urusan tata usaha Direktorat.

4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan;
  • penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan;
  • penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan; dan
  • pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

5. Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Direktorat Intelijen dan Penyidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Intelijen dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan;
  • penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan;
  • penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan; dan
  • pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan;
  • penyiapan penyusunan norma, standar,  prosedur dan kriteria di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan;
  • penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan; dan
  • pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

7. Direktorat Keberatan dan Banding

Direktorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang keberatan dan banding;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keberatan dan banding;
  • penyiapan penyusunan norma, standar,  prosedur dan kriteria di bidang keberatan dan banding;
  • penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keberatan dan banding; dan
  • pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

8. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan;
  • penyiapan penyusunan norma, standar,  prosedur dan kriteria di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan;
  • penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan; dan
  • pelaksanaan  tata usaha direktorat.

9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat;
  • penyiapan penyusunan norma, standar,  prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat;
  • penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat; dan
  • pelaksanaan  urusan tata usaha direktorat.

10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;
  • penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi informasi perpajakan;
  • penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi informasi perpajakan; dan
  • pelaksanaan  tata usaha direktorat.

11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur;
  • penyiapan penyusunan norma, standar,  prosedur dan kriteria di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur;
  • penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur;
  • pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;
  • penyiapan penyusunan norma, standar,  prosedur dan kriteria di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;
  • penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi; dan
  • pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Direktorat Transformasi Proses Bisnis mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Transformasi Proses Bisnis menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi proses bisnis;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi proses bisnis;
  • penyiapan penyusunan norma, standar,  prosedur dan kriteria di bidang transformasi proses bisnis;
  • penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi proses bisnis; dan
  • pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

 

D. Opini

Menurut saya, struktur Direktorat Jenderal Pajak sesuai PMK no. 184 tahun 2010 ini sudah baik. Setiap direktorat mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas, yang apabila dilakukan dengan baik tentunya akan menambah pendapatan pajak negara kita. Namun jika saya diminta untuk memberi opini tentang kelemahan strukturnya, menurut saya mungkin Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi bisa dilebur menjadi satu direktorat karena kalau dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, kedua direktorat tersebut sama-sama menjalankan fungsi teknologi informasi di bidang perpajakan yang tentu saja saya rasa sumber dayanya terbatas, dan menurut saya akan lebih menguntungkan jika kedua direktorat tersebut saling mendukung kinerja satu sama lain jika mereka dijadikan satu. Itu hanya pendapat saya saja, yang hanya melihat dari tupoksinya dan belum mengetahui seluk-beluk masing-masing direktorat secara mendalam. Sekian.

Sumber:

pajak.go.id

PMK No. 184/PMK.01/2010

Wikipedia

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s